Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera
06 May 2024 155 pembaca ADMIN DPMPTSP

REALISASI INVESTASI


LAPORAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2024

Hasil perolehan realisasi investasi adalah berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang merupakan laporan yang dinyatakan secara self-declared dan disampaikan secara daring oleh Pelaku Usaha kepada Kementerian Investasi/BKPM. Laporan Realisasi Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik berupa pelayanan perizinan dan non perizinan dan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan pelayanan publik di Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.  

TRIWULAN I TAHUN 2024

Link Dokumen : https://drive.google.com/file/d/1JE4dBjOoQvFrfyF_Igz2lgS3Jmq27B0Q/view?usp=sharing

TRIWULAN II TAHUN 2024

Link Dokumen : Menunggu Launching BKPM RI

TRIWULAN III TAHUN 2024

Link Dokumen : Menunggu Launching BKPM RI

TRIWULAN IV TAHUN 2024

Link Dokumen : Menunggu Launching BKPM RI

 

 

LAPORAN REALISASI INVESTASI TAHUN 2023

Maksud disusunnya Laporan realisasi perizinan berusaha melalui aplikasi OSS dan aplikasi sipinter pada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang adalah untuk memberikan informasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Tangerang.

Sebagaimana termaktub pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah BAB V Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Pasal 3 Ayat (1) berbunyi Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk ayat (2) berbunyi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri. Pada ayat (3) berbunyi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
b. rencana dan realisasi investasi; dan
c. kendala dan solusi.
Sedangkan ayat (4) berbunyi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

TRIWULAN I TAHUN 2023

Link Dokumen : https://drive.google.com/file/d/1aEx69KpdFH16oUBp7GWWgWO-1upRmUdV/view?usp=sharing

TRIWULAN II TAHUN 2023

Link Dokumen : https://drive.google.com/file/d/1bVWaJa6A4EkBOKLf2KTKBYfDHhirYfzf/view?usp=sharing

TRIWULAN III TAHUN 2023

Link Dokumen : https://drive.google.com/file/d/1S_1ZHaThr4lBsFP3eg4qDBkEPbU-_LLc/view?usp=sharing

TRIWULAN IV TAHUN 2023

Link Dokumen : https://drive.google.com/file/d/1mSwlIBob1pzt01XKYvgw3NX_y9gRQcie/view?usp=sharing